Presiden Prabowo Ambil Langkah Tegas Selesaikan Polemik Empat Pulau, Wujudkan Harmoni Aceh-Sumut

Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap tegas dalam menyelesaikan sengketa kepemilikan empat pulau di perbatasan Aceh dan Sumatera Utara (Sumut) dengan pendekatan adil dan berorientasi pada harmoni antarprovinsi. Polemik yang melibatkan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, dan Pulau Mangkir Ketek ini akan ditangani langsung oleh Presiden, seperti disampaikan Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Langkah ini bertujuan meredakan ketegangan di Aceh dan memperkuat persatuan wilayah.

Keputusan Kemendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025, yang menetapkan keempat pulau tersebut masuk wilayah administratif Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumut, memicu reaksi dari masyarakat dan Pemprov Aceh. Presiden Prabowo menegaskan bahwa penyelesaian akan dilakukan dengan mempertimbangkan aspek historis, administratif, dan aspirasi masyarakat untuk mencapai solusi yang diterima semua pihak. Dialog intensif dengan Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Gubernur Sumut Bobby Nasution akan segera digelar untuk menemukan titik temu.

Kemendagri, di bawah arahan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, akan memulai kajian ulang pada 17 Juni 2025 sebagai bagian dari tugas Tim Nasional Penamaan Rupa Bumi. Kajian ini mencakup analisis data geografis, historis, dan kultural untuk memastikan keputusan yang tidak memicu konflik baru. Bukti tambahan yang ditemukan akan langsung dilaporkan kepada Presiden Prabowo guna mempercepat proses pengambilan keputusan.

Pemprov Aceh menegaskan bahwa keempat pulau tersebut secara historis merupakan bagian dari wilayahnya, didukung oleh bukti administratif seperti pembangunan dermaga dan tugu koordinat di Pulau Panjang sejak 2007. Kesepakatan tahun 1992 antara Gubernur Aceh dan Sumut juga menjadi landasan kuat yang diharapkan diperhatikan dalam kajian ulang. Tokoh masyarakat Aceh menyambut positif ketegasan Presiden Prabowo, dengan keyakinan bahwa solusi yang diambil akan menghormati identitas Aceh sebagai daerah otonomi khusus.

Presiden Prabowo berjanji mengumumkan keputusan akhir dalam waktu dekat, dengan target pekan ini, untuk menjaga stabilitas dan perdamaian. Masyarakat Aceh diimbau tetap tenang dan mempercayakan penyelesaian kepada Presiden, yang berkomitmen memastikan keadilan dan harmoni. Langkah ini juga mencerminkan penghormatan terhadap sejarah Aceh, termasuk semangat perdamaian pasca-Perjanjian Helsinki 2005.